Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang telah berlangsung sejak 20 tahun silam telah banyak memberikan perubahan positif bagi Papua dan Papua Barat. Namun banyak pembangunan yang telah dilaksanakan bersumber dari dana Otsus, tetapi masyarakat tidak mengatahuinya.
Pdt. Steven Awie, S.Th selaku Ketua Klasis GKI Teluk Bintuni mengungkapkan kedepannya perlu melabeli masing masing program dengan label sumber anggarannya. Misalnya jika bersumber dari dana Otsus harus dilabeli Otsus. “Bahkan lebih baik lagi jika dana Otsus diberikan dalam bentuk BLT sehingga nyata diterima masyarakat” ungkap Steven.
Ketua Klasis GKI Teluk Bintuni ini juga mengakui bahwa Otsus yang berjalan selama 2 dekade ini bisa dikatakan berhasil tanpa ada penolakan yang signifikan oleh masyarakat. Karena sebagian besar masyarakat di Papua dan Papua Barat merasakan langsung manfaat dari dana Otsus.
Steven melanjutkan bahwa munculnya penolakan-penolakan dari beberapa kelompok itu tentunya tidak hanya karena ketidakpuasan dalam pengelolaan dana Otsus, namun juga karena memiliki agenda lain seperti menuntut referendum. Padahal yang seharusnya dikoreksi adalah pemerintah daerah yang berwenang mengelola dana Otsus tersebut. Namun pemerintah pusat juga bertanggung jawab karena tidak melakukan pengawasan dengan benar terhadap implementasi Otsus di daerah.
Secara umum masyarakat Papua tidak ada yang menolak pembangunan selama hak-hak adat tidak dilanggar. Selain itu aparat dan juga pemerintah pusat juga harus lebih ketat lagi mengawasi setiap anggaran yang dikucurkan ke Papua agar tidak disalahgunakan oleh oknum elit-elit di Papua. “Saya menyarankan agar BPK dan KPK lebih aktif lagi mengawasi dan menyelidiki kemungkinan korupsi dana Otsus” tutup Steven
