Yonas Nussy, Ketua DPP GARDA Merah Putih RI menyatakan mendukung kebijakan Pemerintah sebagaimana “Kami sebagai salah satu organisasi pejuang dalam mendukung segala kebijakan baik dari pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka keberlangsungan pembangunan demi kesejahteraan rakyat Papua, kami akan selalu siap sebagai pilar terdepan dalam mengawal kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tersebut untuk kepentingan masyarakat Indonesia yang ada di tanah Papua.
MRP-PB harus memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait keberadaan Otsus dan tidak berperan dalam melakukan penolakan Otsus.
“Keberadaan lembaga kultur di Papua Barat seperti MRP-PB tidak lepas dari campur tangan kami sebagai organisasi pejuang untuk bisa terbentuk lembaga kultur tersebut di Papua Barat, oleh karenanya kami merasa prihatin jika MRP-PB berperan melakukan penolakan terhadap revisi undang-undang Otsus, karena lembaga kultur tersebut merupakan salah satu lembaga pemerintah yang seharusnya dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait keberadaan Otsus yang sudah berjalan selama kurang lebih 19 tahun agar masyarakat tidak digiring opininya oleh kelompok-kelompok yang menginginkan penolakan Otsus” tambah Nussy.
Ia berharap kedepan pelaksanaan RDPU penting adanya konsolidasi bersama dalam revisi UU Otsus untuk mengawal pembangunan di Provinsi Papua Barat.
“Kami berharap ke depan jika ada pelaksanaan RDPU yang akan dilaksanakan baik di Papua Barat maupun di Jakarta kita harus konsolidasikan bersama-sama segala hal yang menjadi kepentingan rakyat yang ada di Papua Barat untuk kita sampaikan kepada pemerintah pusat, betapa pentingnya revisi UU Otsus dalam rangka mengawal pembangunan di Provinsi Papua Barat. Kami mengapresiasi DPR Otsus yang baru dilantik yang menyatakan bahwa mereka hadir dari Otsus dan mewakili dari cluster-cluster adat yang ada di Papua Barat siap menyampaikan aspirasi adat dalam mendukung revisi Otsus di Papua Barat untuk perbaikan-perbaikan pembangunan yang ada di Papua Barat”.
Ia juga meminta kepada seluruh elemen untuk memberikan pandangan baik dari pemerintah demi pembangunan Tanah Papua.
“Kami meminta juga kepada seluruh stakeholder, pimpinan organisasi, aktivis maupun LSM yang ada dan merasa telah membaktikan serta berkarya terhadap tanah Papua untuk menyikapi dan melihat sesuatu hal yang telah diberikan negara dengan kepala yang dingin serta pandangan yang baik dan pasti demi kepentingan pembangunan bagi rakyat Indonesia yang mendiami Papua dan Papua Barat” tutup Yonas.
